Tata Kota Provinsi DKI Jakarta

            Luas Jakarta yang hanya sekitar 661,52 km² dan luas lautan ± 6.977,5 km² tidak akan bertambah luas lagi. Untuk menjaga keberlangsungan kehidupan yang seimbang di atas tanah tersebut, penggunaan lahan juga harus seimbang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rencana tata ruang, yaitu untuk menentukan lokasi mana dan seberapa luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, perumahan, daerah resapan, saluran air, penghijauan, dan fasilitas lainnya. Dengan adanya perencanaan itu, kebutuhan pembangunan akan terpenuhi dengan tidak merusak keseimbangan alam.

            Dinas Tata Kota diakui secara resmi pada tahun 1983 dan kemudian berubah menjadi Dinas Tata Ruang pada tahun 2009 yang merupakan gabungan antara Dinas Tata Kota dengan Dinas Pemetaan dan Pengukuran.  Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas untuk melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang serta penyelenggaraan urusan pertanahan.

            Dinas Tata Kota Provinsi Dki Jakareta juga memiliki beberapa fungsi, antara lain: perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyelenggaraan tugas perencanaan,  pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota serta penyelenggaraan urusan pertanahan dan perencanaan tata ruang kota.

            Tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta sangatlah penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Jakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tahun 2010, yaitu mewujudkan Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang sejajar dengan kota-kota besar yang maju, misi untuk membangun Jakarta yang berbasis masyarakat, mengembangkan lingkungan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan serta mengembangkan Jakarta sebagai Kota Jasa skala nasional dan internasional.

           Terkait dengan misi untuk mengembangkan Kota Jakarta sebagai Kota Jasa skala Internasional ini, tentunya salah satu yang harus segera diwujudkan adalah adanya penataan ruang yang ideal sesuai dengan standar kota jasa berkelas dunia. Karena sebagai ibu kota negara, Kota Jakarta memiliki peran penting untuk membangun citra dan kebanggaan nasional di tengah pergaulan masyarakat global. Dan untuk mencapai kota yang bertaraf internasional, harus disadari bahwa dibutuhkan kesepakatan bersama dari seluruh lapisan masyarakat, sektor swasta maupun Pemerintah, sebab warga yang siap dan tanggap untuk terlibat dalam pembangunan merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu kota.

            Namun, saat ini pengetahuan warga terhadap tata ruang masih sangat terbatas, menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangkitkan aspirasi mereka sebagai salah satu pelaku pembangunan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi warga dalam bidang perencanaan tata ruang kota.

  1. Rencana Umum Tata Ruang Kota

            Dengan adanya tata kota yang baik, kelestarian alam akan terjaga, ketertiban dan keindahan terpelihara, serta terhindar dari berbagai bencana. Banjir yang sekarang selalu melanda Jakarta,udara yang panas dan juga menurunnya kualitas air, salah satunya disebabkan dari pola tata ruang yang salah. Dapat juga mungkin sudah benar, tetapi dalam praktiknya tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

            Perkembangan perekonomian yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan pembangunan juga makin tinggi. Jika tidak dikelola dengan baik, akan merusak ekosistem dan pada akhirnya akan merugikan manusia sendiri.

v    Tujuan penyusunan rencana tata ruang menurut Buyung adalah:

ü     Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan  berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

ü     Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;

ü     Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, yang berfungsi sebagai :

  • mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;
  • mewujudkan keterpaduan dalam penggunaaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
  • meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  • mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (contoh yang paling sering kita alami adalah banjirerosi dan sedimentasi); dan
  • mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

 

     2. Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota

            Rencana umum tata ruang kota (RUTRK) merupakan suatu rencana pembangunan kota jangka panjang yang disusun secara garis besar untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor. Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya Land use adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara regionsl, nasional, dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWP), yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

            Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain yang dipergunakan untuk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

            Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang perdesaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Kawasan atau zona di wilayah perkotaan dibagi dalam beberapa zona sebagai berikut:

  1. Perumahan dan permukiman;
  2. Perdagangan dan jasa;
  3. Industri;
  4. Pendidikan;
  5. Perkantoran dan jasa;
  6. Terminal;
  7. Wisata dan taman rekreasi;
  8. Pertanian dan perkebunan;
  9. Tempat pemakaman umum, dan;
  10. Tempat pembuangan sampah.

            Dampak negative dari rencana tata ruang di wilayah perkotaan yang tidak mengikutinya, yaitu kesemrawutan kawasan yang berakibat berkembangnya kawasan kumuh yang berdampak kepada gangguan terhadap sistem transportasi, sulitnya mengatasi efek lingkungan yang berimplifikasi kepada kesehatan, dan sulitnya mengatasi kebakaran bila terjadi kebakaran.

v    Beberapa fungsi dari penetapan RUTRK yang dilakukan pemerintah antara lain sebagai berikut :

  • Landasan penyusunan rencana pembangunan kota;
  • Penentuan lokasi kawasan dalam kota;
  • Penyusunan anggaran pembangunan daerah dan sektoral;
  • Penertiban pemanfaatan pembangunan; dan
  • Pengeluaran izin lokasi peruntukan ruang kota.
By Mukhamad Mardiansyah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s